Apakah Pinjol Ilegal Harus Dibayar?
Jika sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, benarkah pinjaman online ilegal tersebut tidak perlu dibayar?
Apabila dicermati dalam POJK 10/2022, layanan pinjol pada dasarnya mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Sementara, penyelenggara pinjol berperan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.[6]
Dalam perjanjian pinjam meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara dan pemberi dana dengan penerima dana.[7]
Perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara pinjol berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya.[8] Sementara, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya.[9] Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ada di pemberi dana dan penerima dana, sementara pihak pinjol adalah pihak yang mengelola pendanaan dari pemberi dana.
Lebih lanjut, dalam artikel Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan. Hal ini karena penyelenggara pinjol yang berstatus tidak berizin tidak berwenang untuk bertindak (handeling onbevoegheid) sehingga menyebabkan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman menjadi dapat dibatalkan.
Dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa konsekuensi dari perjanjian dapat dibatalkan tersebut yaitu keadaan kembali pulih seperti semula seperti sebelum perjanjian dibuat. Oleh karenanya, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.
Jadi menjawab pertanyaan Anda, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjamnya meskipun ia meminjam melalui pinjaman online ilegal.
Agar selanjutnya tidak lagi terjebak meminjam di pinjol ilegal, terdapat daftar pinjol berizin dari OJK yang dapat Anda akses di Daftar Penyelenggara Fintech Berizin OJK. Dari laman tersebut Anda dapat mengetahui daftar pinjol ilegal dengan melihat mana saja penyelenggara pinjol yang berizin. Apabila terdapat aplikasi/website pinjol yang tidak terdaftar, maka otomatis pinjol tersebut ilegal.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Daftar Penyelenggara Fintech Berizin OJK, yang diakses pada 28 Februari 2023 pukul 09.31 WIB.
[2] Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) POJK 10/2022
[3] Pasal 8 ayat (2) POJK 10/2022
[4] Pasal 15 ayat (1) POJK 10/2022
[5] Pasal 15 ayat (2) POJK 10/2022
[6] Pasal 1 angka 8 POJK 10/2022
[7] Pasal 30 POJK 10/2022
[8] Pasal 31 ayat (2) POJK 10/2022
[9] Pasal 32 ayat (2) POJK 10/2022
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Melde dich an, um fortzufahren.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Bedanya Pinjaman Online Ilegal dengan Pinjaman Online Legal
Pada prinsipnya, pinjol dinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan atau pengenaan bunga tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjol belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Dengan demikian, ciri-ciri pinjol ilegal adalah tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK, sementara pinjol yang legal sudah berizin dan terdaftar di OJK. Hal ini sebagaimana diatur di dalam POJK 10/2022. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam POJK 10/2022 tidak dikenal dengan istilah pinjol, melainkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (“LPBBTI”).
LPBBTI diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.[1] LPBBTI juga dapat disebut sebagai peer to peer lending atau fintech lending atau pinjaman online.
Pinjol harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat pendirian.[2] Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022 yang menegaskan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK.
Selanjutnya, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.[3]
Bagi penyelenggara pinjol yang tidak menaati ketentuan di atas dapat dikenai sanksi administratif berupa:[4]
Sanksi administratif tersebut dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara.[5]
Baca juga: Risiko Menunggak Utang dan Strategi Lepas Jeratan Pinjol Ilegal
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Sonora.ID – Ternyata segini nomilal gaji anggota Banser yang dibayar per jam kerja, namun sebelum membahasnya mari mengenal terlebih dahulu apa itu banser dan tugas-tugas mereka.
Barisan Ansor Serbaguna (Banser) merupakan badan otonom NU dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).
Secara fungsi, Banser merupakan pasukan inti sekaligus garda terdepan dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang ditugaskan menjaga keutuhan NKRI.
Banser juga menjalankan fungsi yang biasa dijalankan oleh polisi, seperti pengaturan lalu lintas, pengamanan acara, dan kerelawanan.
Anggota Banser di seluruh Indonesia mungkin ada puluhan bahkan ratusan ribu anggota.
Baca Juga: 10 Pekerjaan Jurusan IPS yang Gajinya Besar dan Karier Menjanjikan!
Mereka dilatih dan diberi seragam khusus, yang dikenal dengan penampilannya, seperti pakaian, sepatu, topi, hingga atribut-atribut lainnya, yang mirip dengan pasukan militer.
Jadi bisa dibilang, banser adalah organisasi sayap NU.
Setelah mengenal apa itu Banser, selanjutnya kita akan membahas tugas dan fungsi dari banser.
Sebab pasti masih banyak yang belum mengetahui sebenarnya apa tugas dan fungsi utama dari banser itu sendiri.
Tujuh Satuan Khusus Banser
Dalam PO (Peraturan Organisasi) Pasal 23, Banser disebut sebagai organisasi yang bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial, kemasyarakatan, dan bela negara. Dalam melaksanakan semuanya, Banser memiliki tujuh satuan khusus.
Densus 99 (Datasemen Khusus 99 Asmaul Husna)
Densus 99 adalah satuan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi ke pimpinan terkait pencegahan dan penangkalan terhadap berbagai upaya kekerasan keagamaan.
Sehingga, warga negara Indonesia bisa nyaman dan aman saat menjalankan agama dan kepercayaannya.
Bagana (Satuan Banser Tanggap Bencana)
Bagana adalah satuan yang memiliki tugas dalam hal pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi.
Baca Juga: 10 Prospek Kerja Jurusan Ilmu Komunikasi yang Menghasilkan Gaji Besar!
Balakar (Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Penanggulangan Kebakaran)
Balakar adalah satuan yang memiliki tugas dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran.
Balantas (Satuan Khusus Banser Lalu Lintas)
Balantas adalah satuan yang memiliki tugas dalam hal penanganan peristiwa transportasi dan lalu lintas jalan, sekaligus dalam hal pengurangan risiko kecelakaan.
Sehingga tercipta ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
Basada (Barisan Ansor Serbaguna Husada)
Basada adalah satuan yang memiliki tugas di bidang kesehatan, kedokteran, dan norma hidup sehat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat khusus di lingkungan NU dan GP Ansor.
Banser Protokoler (Barisan Ansor Serbaguna Protokoler)
Banser Protokoler adalah satuan yang memiliki tugas dalam hal manajemen acara organisasi, kenegaraan atau acara resmi lainnya di lingkup NU, Banser, dan GP Ansor.
Baritim (Barisan Ansor Serbaguna Maritim)
Baritim adalah satuan yang memiliki tugas dalam hal pemeliharaan, pengamanan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI.
Secara garis besar, anggota Banser berasal dari kalangan biasa dengan gaji cukup atau rata-rata, pun kebanyakan dari mereka adalah kaum santri atau orang pedesaan.
Banser bukanlah sebuah profesi utama, melainkan bentuk pengabdian atau panggilan jiwa. anggota NU kepada ormas itu sendiri.
Untuk urusan berapa nominal yang bisa didapatakan, anggota Banser tidak begitu mempedulikannya.
Mereka dikenal sebagai barisan yang tidak begitu mengedepankan materi.
Apa yang ada di kepala mereka tentu hanya berusaha mengamankan dan menjaga tiap acara-acara NU.
Baca Juga: Perbedaan UMK dan UMR, Menentukan Gaji Bulanan Jangan Sampai Nggak Tahu!
Nah dalam laporan yang dikutip dari laman Tipkerja, sejumlah sumber anggota Banser menyatakan kalau gaji mereka tidaklah besar.
Pada tulisan yang diposting 2019 itu, disebutkan jika amplop yang diterima anggota Banser dalam satu kali penjagaan senilai Rp20 ribuan.
Ada juga anggota Banser yang mengaku tak mendapat amplop sama sekali dalam menjalankan tugas.
Bonus yang kerap diterima, yakni rokok, gelas, atau makanan. Akan tetapi banyak yang menyebut kalau mereka selalu mengukur dengan ketulusan.
Sebab kebanyakan Banser rela tak mendapat gaji atau amplop tak besar, karena rela hati, ikhlas, mau mengabdi kepada NU dan NKRI.
Bahkan, untuk membeli seragam dan sepatu, mereka membeli dengan uangnya sendiri.
Lain halnya dengan pernyataan yang dikeluarkan Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Sumenep, Jawa Timur, Naufan Hammam. Dalam sekali ngepam, dia menyebut bisa dibayar Rp60 ribu.
Hitungan itu untuk satu jam. Biaya akan berubah sesuai dengan kelipatan jamnya.
“Saya gajinya per jam. Satu jamnya Rp60 (ribu). Jadi kalau dua jam ya Rp120 (ribu), 120 menit tapi,” kata dia dikutip NU Online, Kamis (15/4/2021)
Baca Juga: 10 Kepala Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Kasihan Jokowi Kalah Jauh!
13 Desember 2024 18:57 WIB
13 Desember 2024 18:20 WIB
13 Desember 2024 18:15 WIB
13 Desember 2024 18:02 WIB
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pinjaman Online Ilegal Tidak Usah Dibayar, Benarkah? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 8 Desember 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi alternatif masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Sebab, dalam praktiknya, utang di pinjol cepat cair dan syaratnya mudah yaitu peminjam cukup memasukkan sejumlah data dan foto Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) saja untuk memperoleh pinjaman. Kemudahan prosedur dan syarat itulah yang mendorong masyarakat condong meminjam uang melalui pinjol.
Namun, masyarakat perlu berhati-hati dengan pinjol yang ada dengan cara memeriksa legalitas dari pinjol yang akan dituju. Sebenarnya, apa ciri-ciri pinjol ilegal? Apa yang membedakannya dengan pinjol legal?
